Home / Berita / Terkait PAW, KPU Ikuti Aturan

Terkait PAW, KPU Ikuti Aturan

MANADO – Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, menegaskan bahwa dalam menangani proses PAW KPU mengikuti aturan yang berlaku.
“Kalau ada persoalan internal partai politik KPU tidak bisa masuk lebih jauh,” tegas Ilham pada Rakor Teknis Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD dan DPRD di Hotel Aryaduta Manado, Sabtu (24/11/18).
Tugas KPU, kata Ilham, hanya sebatas memenuhi permintaan Pimpinan Dewan terkait dengan nama-nama peraih suara terbanyak berikutnya.
“Dari surat dewan itu dalam lima hari KPU wajib menjawab dan menyampaikan nama-nama calon PAW berdasarkan peraih suara terbanyak berikutnya disertai dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta PKPU Nomor 6 tahun 2017.”
Ketika ditanya terkait adanya kader yang menggugat lantaran dipecat oleh partai padahal yang bersangkutan pemilik suara terbanyak berikutnya, Ilham menegaskan bahwa KPU tetap menunggu putusan inkra kalau itu gugatan ke pengadilan. Sementara kalau gugatan ke Mahkamah Partai harus dalam bentuk keputusan dan bukan surat keterangan. Jadi harus dibedakan mana keterangan dan mana putusan.
“Karena putusan mahkamah partai itu sifatnya final. Beda dengan peradilan umum, harus menunggu sampi inkra meskipun banding sampai ke Mahkamah Agung.”
Tapi, lanjut Ilham, tetap urusan surat ke dewan yang harus diutamakan dan harus dijawab sesuai prosedur PKPU yakni dalam lima hari. Pernyataan Ilham tersebut bahkan diperjelas langsung oleh pemaparan yang disampaikan Yessy Momongan, Komisioner KPU Sulut yang membidangi Divisi Teknis. Menurutnya proses PAW di Sulut sudah sesuai aturan yang berlaku, tidak ada yang main-main dengan PAW.
Dalam acara tersebut Kota Kotamobagu menjadi salah satu topik yang menjadi bahasan karena hingga saat ini belum ada perkembangan.
“KPU Kota Kotamobagu sejak awal sudah menyampaikan. Dan intinya sama dengan apa yang sudah disampaikan KPU RI dan KPU Provinai Sulawesi Utara,” kata Asep Sabar, komisioner KPU Kota Kotamobagu yang hadir pada acara tersebut.
Menariknya forum rakor yang sebagian besar berasal dari pengurus partai politik, pimpinan DPRD Sulut dan utusan pemerintah Sulut itu berharap ke depan KPU diberikan peran yang lebih besar dalam menangani proses PAW. “Yang pasti, sebagaimana disampaikan pak Ilham KPU dilarang melakukan gerakan tambahan terkait PAW. Bahkan pak Ilham meminta parpol untuk melapor bila ada KPU yang bermain-main dengan urusan PAW,” pungkas Asep. (***)

About Admin KPU KK

Check Also

KPU Kotamobagu Rekap Provinsi

MANADO – KPU Kota Kotamobagu baru saja menuntaskan Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Tingkat …