Home / Berita / Syarat Perseorangan Pilgub 190.812 Dukungan

Syarat Perseorangan Pilgub 190.812 Dukungan

KOTAMOBAGU – Dua Komisioner KPU Sulawesi Utara (Sulut) Salman Saelangi dan Meddy Tinangon menjelaskan secara panjang lebar terkait pencalonan pada pemilihan gubernur Sulawesi Utara melalui jalur perseorangan.
Kehadiran dua pimpinan KPU Sulut tersebut dalam rangka Sosialisasi Pencalonan Perseorangan kepada Stakeholder Kota Kotamobagu di Aula KPU Kota Kotamobagu, Sulut, Kamis (12/12/2019).
Menurut Salman untuk pencalonan perseorangan berbeda dengan jalur partai politik atau gabungan partai politik. Didahului dengan pemasukan dokumen dukungan, kemudian diverifikasi, dan disahkan. “Bila sudah memenuhi syarat maka bakal calon perseorangan dipersilakan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta bersamaan dengan calon dari partai politik.”
Masih kata Salman, pihaknya nanti akan menginformasikan secara luas hasil verifikasinya. “Ada kategori siapa-siapa saja yang bisa dan boleh mendukung dan tidak bias mendukung kepada calon perseorangan,” tegasnya.
Warga yang tidak bisa memberikan dukungan kepada calon perseorangan, kata Salman, adalah ASN yang didalamnya termasunlk PNS dan P3K, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, termasuk kelurahan.
Kalaupun dipaksakan, nantinya akan dicoret melalui proses verifikasi, dan akan merugikan bakal calon, sebab akan mengurangi jumlah dukungan.
Adapun syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal calon perseorangan sebanyak 190.812 atau 10 persen dari jumlah pemilih pada pemilihan terakhir dan tersebar di delapan kabupaten/kota di Sulawesi Utara. “Itu harus, mau satu atau dua orang di kabupaten/kota yang penting harus ada dukungan dari delapan kabupaten/kota.”
Sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2019 tentang Pencalonan untuk memberikan dukungan, warga harus mengisi format B.1-KWK dan fotokopi KTP atau surat keterangan pengganti KTP. Data yang masuk, nantinya akan dikembalikan ke kabupaten/kota, untuk kemudian diserahkan ke PPS yang kemudian akan melakukan verifikasi faktual. Hasilnya berupa rekapan data akan dikembalikan melalui prosedur ke KPU Kabupaten/Kota kemudian ke KPU Provinsi.
“Dukungan bisa ditarik oleh warga, namun harus mengisi formulir B5 KWK atau surat keterangan penarikan dukungan.”
Sementara itu, Medy Tinangon menambahkan bakal calon pasangan perseorangan harus fair dalam mencari dokumen administrasi, tidak dengan asal-asalan, atau pemalsuan dokumen, karena akan berakibat fatal. “Jadwal pendaftaran bakal calon perseorangan dimulai pada 16-20 Februari 2020.”
Hadir di acara tersebut para komisioner KPU Kota KOtamobagu; Asep Sabar, Yokman Muhaling dan Zulkifli Kadengkang. Tampak hadir juga Kasdim 1303 Kotamobagu, Bawaslu Kota Kotamobagu, tokoh masyarakat, perwakilan KPU Bolsel, camat, perwakilan Discapilduk, Ormas, serta OKP. (***)

Sumber www.manado.tribunnews.com

About Admin KPU KK

Check Also

Adhoc, Masyarakat Diminta Berpartisipasi

KOTAMOBAGU – KPU Provinsi Sulawesi Utara segera membuka pendaftaran badan adhoc untuk pemilihan Gubernur dan …