Home / Berita / Survey Pemilu Harus Lapor

Survey Pemilu Harus Lapor

KOTAMOBAGU – Survey maupun jajak pendapat terkait pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2019 oleh berbagai lembaga hingga media marak akhir-akhir ini. Pertanyaannya sekarang, apakah survey atau jajak pendapat yang mereka lakukan tersebut legal atau illegal?
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, menurut Asep Sabar, Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang membidangi teknis penyelenggaraan, bila sebuah lembaga atau apapun namanya akan melakukan survey atau jajak pendapat terkait Pemilu 2019 harus terdaftar di KPU.
“Survei tentang kelembagaan Pemilu seperti Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau d. Survei tentang Pasangan Calon, semuanya harus diketahui KPU,” tegas Asep sebagaimana PKPU dimaksud.
Pasal 28 PKPU tersebut, lanjut Asep, tegas mengatakan survei atau jajak pendapat termasuk penghitungan cepat hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU. Lembaga dimaksud harus berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.
Tak hanya itu, PKPU Nomor 10/2018 juga menjelaskan bahwa pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
“Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara,” kata Asep.
Asep benar, PKPU Nomor 10/2018 bahkan mensyaratkan lembaga survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi: (a). rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu; (b). akte pendirian/badan hukum lembaga; (c). susunan kepengurusan lembaga; (d). surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat; (e). surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat; (f). pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4×6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar; (g). surat pernyataan.
Surat pernyataan dimaksud berisi (1). tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; (2). tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; (3). bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas; (4). mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar; (5). benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat; (6). tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data; (7). menggunakan metode penelitian ilmiah; dan 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

LANGGAR ETIKA
Pasal 31 PKPU Nomor 10/2018 juga menjelaskan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengadu bagi lembaga-lembaga survey atau jajak pendapat yang tidak kredibel dalam menjalankan pekerjaannya. Bunyi ayatnya; (1) Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam pengaduan masyarakat, KPU dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
Menurut Pasal 32, Dewan Etik berjumlah lima orang, yang terdiri atas: (a). Dua orang akademisi; (b). Dua orang profesional/ahli lembaga Survei; dan (c). Satu orang Anggota KPU dan ditetapkan oleh Keputusan KPU.
Sanksi yang diberikan bila terbukti melanggar etika, menurut Pasal 34 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. (***)

About Admin KPU KK

Check Also

Empat Calih Belum Masukkan LHKPN

KOTAMOBAGU – Hingga pukul 10.00 wita Rabu (14/08/19) pagi ini, tercatat baru 21 orang calon …