Home / Berita / Presentasi Calon Perseorangan di Boltim

Presentasi Calon Perseorangan di Boltim

KOTABUNAN – Bersama Kasub Bagian Teknis Penyelenggaraan; Erik Sugeha, Anggota KPU Kota Kotamobagu; Asep Sabar, didaulat mempresentasikan kasus yang terjadi saat Pilkada Tahun 2018 lalu di Kota Kotamobagu.
Di acara Rapat Evaluasi Pemilu 2019 dan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Galaxi Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang digelar Kamis-Sabtu (03-05/10/19) tersebut, KPU Kota Kotamobagu mendapat kepercayaan untuk menceritakan pengalaman serta kasus-kasus yang terjadi di Pilkada 2018 yang diikuti oleh satu pasangan calon dari jalur perseorangan. Bukan apa, kasus yang terjadi di Kota Kotamobagu tersebut ternyata menjadi perhatian KPU RI.
Menurut Asep Sabar, Pilkada Tahun 2018 kemarin memang menyimpan banyak kenangan sekaligus pengalaman berharga. “Bahkan sampai hari ini kami masih menunggu Kasasi dari MA terkait gugatan pasaangan calon perseorangan. Sebelumnya, ditingkat PTUN Manado dan PT TUN Makassar gugatan mereka sudah ditolak, kini tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung,” kata Asep mengawali presentasi di hadapan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Sebagaimana diketahui, papar Asep, di tahapan pencalonan KPU Kota Kotamobagu menerima putusan Panwaslu Kota Kotamobagu yang meminta untuk dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan pasangan calon perseorangan.
“Padahal waktu itu tahapan sudah memasuki pemasukan berkas calon, sehingga putusan tersebut mundur lagi. Meski demikian kami tetap harus melaksanakan putusan tersebut, setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI.”
Yang lebih mengejutkan lagi, putusan tersebut hanya memberikan waktu lima hari kepada KPU Kota Kotamobagu untuk melakukan verifikasi faktual ulang. “Paca putusan kami langsung ke Manado dan Jakarta, praktis hanya tiga hari kami melakukan faktual ulang. Meski demikian semua bisa terlaksana dengan baik dan lancer oleh PPS.”
Putusan Panwaslu itulah yang kemudian menjadi problem, bukan saja bagi KPU Kota Kotamobagu, tetapi juga bagi KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI. Karena memang tidak ada payung hukum yang mengatur soal verifikasi faktual ulang, yang ada hanya verifikasi faktual pasca verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan.
“Karena itu kami secara intensif berkoordinasi dengan KPU Sulut dan KPU RI, kami tidak berani mengambil keputusan sendiri, mengingat kekosongan hukum yang mengatur soal verifikasi factual ulang,” ujar Asep diiyakan Erik Sugeha.
Karena itu Asep berharap kejadian di Pilkada 2018, khususnya di Kota Kotamobagu tidak akan terulang pada Pilkada 2020 nanti, baik di Pilgub Sulut maupun pilkada ditujuh kabupaten/kota se-Sulut. (***)

About Admin KPU KK

Check Also

Pemantau Pilgub 2020 Silakan Daftar

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi membuka Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga …