Home / Berita / Parpol Curhat ke KPU Kotamobagu

Parpol Curhat ke KPU Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Rapat Evaluasi terkait dapil, pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan calon terpilih yang digelar KPU Kota Kotamobagu Senin (19/08/19) jadi ajang curhat para peserta pemilu 2019.

“Acara ini digelar memang untuk menggali informasi dan pendapat berbagai kalangan terkait tahapan pemilu 2019. Dari situ hasilnya akan kami rekomendasikan ke rapat koordinasi di provinsi pekan depan, ” kata Asep Sabar, anggota KPU Kota Kotamobagu yang membidangi teknis.

Asep menambahkan dalam rakor evaluasi sempat mencuat terkait rekrutmen petugas TPS yang menurut mereka tidak netral. Karena itu ke depan KPU Kota Kotamobagu untuk menseleksi seketat mungkin rekrutmen petugas TPS.
Bahkan tak hanya petugas TPS, para partai politik juga menyoroti kinerja PPK saat memimpin pleno tingkat kecamatan.

“Mereka seperti tidak melayani apa yang menjadi tuntutan kami. Apa yang kami suarakan seperti dilempar ke KPU Kota Kotamobagu tanpa ada itikad baik dari PPK untuk dituntaskan ditingkat PPK,” beber Gerald, saksi Partai Demokrat.

Namun dari semua, kata Gerald, pada pelaksanaan pemungutan suara sebagian besar KPPS sudah menjalankan tugasnya dengan baik, seperti memberikan salinan-salinan, baik C1 maupun C2 terkait keberatan saksi.

Pernyataan menarik juga disampaikan Anto dari PAN. Menurutnya KPPS terkesan tidak netral karena sebagian besar direkrut dari aparat desa dan kelurahan. “Padahal idealnya rekrutmen KPPS harus bebas dari kepentingan siapapun.”

Bahkan dengan tegas PAN memgkritik apa yang dilakukan oleh Badan Kesbang Pol Kota Kotamobagu yanv melalukan quick count.

“Karena setahu kamu quick count yang dilakukan oleh PAN adalah untuk konsumsi internal dan bukan untuk dipublikasi. Karena itu ke depan tidak ada lagi quick count semacam itu,” tegaa Anto.

Untuk pemilu mendatang, lanjut Anto, PAN Kota Kotamobagu merekomendasikan untuk pemisahan pilpres dan pileg. “Cukup pemilu 2019 jadi pelajaran kita bersama dimana banyak memakan korban.”

Saksi PDI Perjuangan lebih menyoroti soal kinerja KPPS yang ternyata banyak tidak paham dengan tupoksinya. “Bahkan ketika ada protes jawaban yang disampaikan kebanyakan ngawur dan aneh-aneh,” ujar Michael.

Pimpinan Bawaslu Kota Kotamobagu, Ivan Tandayu, menyoroti soal dapil yang harus terus diperjuangkan agar memperoleh empat dari tiga dapil yang ada sekarang. Terkait pencalonan Ivan menggarisbawahi soal regulasi yang berlaku di pemilu 2019.

“Misalnya terkait dengan persyaratan pekerjaan calon yang tidak tegas, batasannya sampai dimana tanggal berapa? Ini menyangkut pengunduran diri.”

Berikutnya yang menjadi catatan Bawaslu adalah tentang berkurangnya prosentasi pemilih meski sudah dibuka kesempatan memilih melampaui waktu pukul 13.00 wita. Sementara pada pemilu 2014 hanya sampai jam 12.00 tapi pemilihnya tinggi.

“Apakah benar DPT memilih semua, jangan-jangan pemilih DPK maupun DPTb sudah tercatat di DPT. Hanya karena pemilih ingin memilih di TPS terdekat atau tidak mendapat undangan memilih,” beber Ivan.

Hadir di acara tersebut selain Komisioner KPU Kota Kotamobagu ada juga Kaban Kesbang Pol, Kanit Intelkam Polres. (***)

About Admin KPU KK

Check Also

Presentasi Calon Perseorangan di Boltim

KOTABUNAN – Bersama Kasub Bagian Teknis Penyelenggaraan; Erik Sugeha, Anggota KPU Kota Kotamobagu; Asep Sabar, …