Home / Berita / MK Menangkan KPU

MK Menangkan KPU

KOTAMOBAGU – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan Partai Demokrat Kota Kotamobagu terkait PHPU Pileg 2019 lewat sidang putusan akhir yang digelar Rabu (07/08/19).
Sidang putusan tersebut meliputi sengketa pemilu legislatif dari berbagai daerah, salah satunya Kota Kotamobagu dari Partai Demokrat. Gugatan tersebut dilayangkan Partai Demokrat Kotamobagu di beberapa TPS di Kelurahan Tumubui Kecamatan Kotamobagu Timur.
Gugatan yang dilayangkan Parta Demokrat pada 24 Mei 2019 itu bermomor Register Perkara: 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dipimpin langsung Majelis MK dengan Anwar Usman sebagai Ketua Majelisnya.
“Hasil putusan MK terkait gugatan pemohon Partai Demokrat Kota Kotamobagu ditolak MK lewat siding putusan,” ujar Ketua KPU Kota Kotamobagu; Iwan Manoppo.
Dengan demikian, hasil putusan MK menggugurkan semua gugatan dari Partai Demokrat Kota Kotamobagu yang dalam isi gugatannya meminta Pengutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 5 kelurahan Tumobui Kotamobagu Timur.
Dengan hasil putusan tersebut maka hasil Pileg DPRD Kota Kotamobagu yang di Plenokan oleh KPU Kota Kotamobagu sudah final. “Untuk Pleno penetapan, KPU Kota Kotamobagu masih akan berkooordinasi dengan KPU Provinsi serta KPU RI sambil menunggu petikan atau salinan putusan dari MK,” ujar Iwan.
Sidang Putusan yang disaksikan langsung anggota KPU Kota Kotamobagu melalui saluran streaming di kantor KPU Kota Kotamobagu, dengan jelas disampaikan bahwa MK memutuskan tidak dapat menerima gugatan Partai Demokrat untuk Kota Kotamobagu, dengan pertimbangan bahwa Pemohon melakukan renvoi atau perubahan pada posita atau dalil-dalil permohonan serta petitum, dimana renvoi tersebut sifatnya substansial yang bertentangan dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam PHPU DPR-DPRD.
Seharusnya renvoi yang demikian disampaikan dalam kesempatan perbaikan permohonan, bukan disaat sidang pendahuluan. Majelis juga menganggap terdapat pertentangan antara posita dan petitum Pemohon. Disamping itu Pemohon tidak memohonkan pembatalan SK KPU 987/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional yang merupakan objek perkara dalam sengketa hasil di MK.
Untuk diketahui, Partai Demokrat dalam dalil gugatannya menyoal pemilih tidak memenuhi syarat di Desa Tumuboi Kotamobagu. (***)

About Admin KPU KK

Check Also

Pemantau Pilgub 2020 Silakan Daftar

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi membuka Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga …