Home / Berita / Mantan Napi Jeda Lima Tahun

Mantan Napi Jeda Lima Tahun

KOTAMOBAGU – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perludem yang meminta eks koruptor dijeda selama beberapa tahun jika ingin maju Pilkada.
Dalam putusannya, MK memberi jeda lima tahun. Bahkan, tak hanya eks napi koruptor, seluruh eks narapidana juga tak boleh ikut Pilkada lima tahun setelah menjalani masa pidana.
“Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12).
“Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” lanjut Anwar.
Dengan putusan tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada berubah. Pasal itu awalnya berbunyi: “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”
Setelah putusan MK, pasal tersebut diubah menjadi Pasal 7 ayat (2) huruf g:
“(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Putusan tersebut bersifat fundamental. Artinya, MK menganggap perlu ada syarat ketat bagi calon kepala daerah dalam menjaga komitmen mereka. Kepala daerah –paling minimal untuk standar MK– harus memiliki karakter, berkompeten, jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab,
“Fakta empirik menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat, ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in case tindak pidana korupsi). Sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas,” jelas Hakim Suhartoyo sebagaimana diberitakan media online www.kumparan.com.
Tak hanya itu, MK menganggap jeda berpolitik ini bisa memberikan detterent effect (efek jera) agar tak lagi merugikan negara. Bahkan masyarakat juga bisa menilai apakah calon tersebut memang layak kembali dipilih atau tidak.
“Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas,” jelas Suhartoyo.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Kotamobagu dari Divis Hukum; Adrian Herdi Dayoh, mengatakan pihaknya akan menunggu instruksi dari KPU RI terkait putusan tersebut. “Karena otomatis akan merubah atau merevisi Peraturan KPU yang sudah beredar dan berlaku sekarang, khususnya pencalonan,” kata Dayoh.
Penegasan Herdi tersebut diiyakan komisioner lainnya; Asep Sabar. Menurut Asep yang juga penanggungjawab teknis penyelenggaraan, saat ini tengah dilakukan sosialisasi dan internalisasi PKPU Nomor 18 Tahun 2019 terkait dengan pencalonan khususnya jalur perseorangan.
Dalam PKPU itu tak ada larangan eks koruptor maju di Pilkada 2020. Pada Pasal 4 huruf h, hanya disebutkan dua mantan napi yang dilarang ikut Pilkada, yaitu bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak. “KPU hanya menambahkan satu pasal dalam PKPU. Yakni, dengan mengimbau parpol tidak mencalonkan eks koruptor dalam Pilkada.” (**)

*Dari Berbagai Sumber

About Admin KPU KK

Check Also

Adhoc, Masyarakat Diminta Berpartisipasi

KOTAMOBAGU – KPU Provinsi Sulawesi Utara segera membuka pendaftaran badan adhoc untuk pemilihan Gubernur dan …