Home / Berita / Momok APK Non Regulasi

Momok APK Non Regulasi

KOTAMOBAGU – Banyak hal menarik yang bisa didapat dari Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 yang dihadiri para pemangku kebijakan di tataran Kota Kotamobagu, Selasa (30/07/19).

Adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Kota Kotamobagu, Moh. Irianto Mokoginta yang menergaskan bahwa pihaknya sudah sesuai prosedur dalam melayani para pihak pada tahapan kampanye Pemilu 2019, terutama terkait dengan pemetaan lapangan untuk kegiatan kampanye maupun penempatan alat peraga kampanye (APK).

“Itu semua berdasarkan rekomendasi dari desa. Untuk permasalahan yang terjadi di beberapa tempat menyangkut tidak cukupnya lokasi untuk pemasangan APK.”

Menurut Kaban, masalah yang paling banyak dilayani oleh Kesbang Pol Kota Kotamobagu yaitu terkait dengan pemasangan APK perseorangan atau non APK yang disediakan KPU Kota Kotamobagu. Tapi semua itu tetap direkomendasikan dan ditempatkan di kelurahan/desa.

Untuk kedepan, Kesbang Pol Kota Kotamobagu berharap pengurus partai politik dapat merencanakan lebih awal dan mengajukan permohonan rekomendasi secara kolektif, agar lebih tertib dan tidak membuat pemohon lama.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kotamobagu, Musly Mokoginta, menegaskan bahwa yang menjadi pokok permasalahannya kampanye pada Pemilu 2019 sebenarnya bukan titik pemasangan APK atau rekomendasinya. Yang paling mencuat adalah terkait dengan pemasangan APK di luar fasilitasi KPU.

“Kita sudah melakukan penindakan dan kita sudah menyurati partai dalam penindakan. Kemudian semua ijin yang dikeluarkan Kesbangpol Kota Kotamobagu tembusannya sudah ada di kami (Bawaslu Kota Kotamobagu, red).”

Musly mengajak semua pihak untuk memperbaiki pelaksanaan kampanye ke depan sesuai regulasi yang berlaku. “Diakui memang ada beberapa oknum dari partai politik yang tidak taat aturan, sehingga kami terpaksa melakukan penindakan.”

Di bagian lain, Kasat Intelkam Polres Kotamobagu; AKP Luther Tadung mengatakan pihak kepolisian mengharapkan agar tetap saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, terutama dalam rangka demi keamanan dan kelancaran kegiatan.

“Saya patut mengapresiakan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang sudah selesai dapat berjalan dengan aman dan lancar. Terkait pelaksanaan kampanye kami pihak Kepolisian selalu menerbitkan STTP berdasarkan aturan yang berlaku dan sesuai rekomendasi dari Parpol.”

Dalam penempatan APK, lanjut Kasat, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kotamobagu dan kemudian melihat mana saja yang melanggar dalam pemasangan APK. “Kedepan, terutama dalam pelaksanaan kampanye, agar melihat STTP yang kami terbitkan tentang waktu karena ada saja yang selalu melewati waktu dalam pelaksanaan kampanye. Jangan sampai berikut-berikut parpol melakukan kampanye diluar jadwal yang ada di STTP.”

Personil Bawaslu Kota Kotamobagu yang membidangi pengawasan, Ivan Tandayu, membeberkan bahwa dari 16 parpol yang ada di Kota Kotamobagu ternyata tidak memasukan formulir sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU. “Hal itulah yang menjadi objek pengawasan Bawaslu Kota Kotamobagu pada Pemilu 2019.”

Upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Kotamobagu, kata Ivan, dengan menyurat kepada parpor agar memasukkan format sesuai PKPU, terutama terkait dengan bahasa dalam STTP yaitu “tatap muka” dan “pertemuan terbatas”.

“Hal itu yang menjadi catatan dan keseriusan kami. Ada beberapa kasus yang kami temukan di lapangan, yaitu perbedaan bahasa di STTP yang tertulis “tatap muka” tapi ternyata di lapangan justru pertemuan terbatas. Sehingga kami menilai itu sudah menyalahi prosedur. Dari situ kami menyurat ke kepolisian agar memperbaiki STTP dalam penerbitan.”

Sementara untuk kampanye Ivan menilai sudah sangat banyak justru dilakukan perseorangan atau person. “Sesuai data yang ada di Bawaslu Kota Kotamobagu terbanyak dari Partai Amanat Nasional (PAN).”

Kemudian terkait dengan APK Bawaslu Kota Kotamobagu, kata Ivan, banyak ditemui kasus APK tambahan yang tidak sesuai dengan titik yang ditentukan. Sementara untuk Non APK, sebenarnya Non APK tidak bisa direkomendasikan oleh Kesbangpol. “Non APK itu berdasarkan Rekomendasi dari KPU.”

Yang menarik, masih kata Ivan, surat rekomendasi Kesbangpol Kota Kotamobagu yang diterima Bawaslu Kota Kotamobagu justru pada saat masa tenang. “Fakta di lapangan kami melakukan penertiban Non APK termasuk di transportasi umum dan paling banyak pemilihan dari luar Kota Kotamobagu. Untuk itu sebagai bahan evaluasi, menyangkut pelanggaran yang ada agar dapat lebih dimaksimalkan dalam penindakanya.”

Personil Bawaslu Kota Kotamobagu lainnya; Mishart Manoppo, menambahkan bahwa dalam fasilitasi kampanye sebenarnya sudah ada aturannya di PKPU dan mem-back up kewenangan daerah dalam melakukan pengawasan. “Terkait APK Perseorangan dan Non APK yang jelas sangat-sangat merugikan. Tapi karena tidak ada batasan, sehingga tidak ada ketertiban dalam pemasangan APK.”

Dengan tegas Mishart mengatakan terkait APK bisa juga memunculkan kasus yang mengarah pada tindak pidana, terutama terkait dengan pengrusakan APK. “Karena itu Bawaslu Kota Kotamobagu berharap agar regulasinya atau yang ada sekarang ini dapat dirubah. Kami berharap KPU Kota Kotamobagu dapat membuat rekomendasi agar dapat melarang APK tambahan.”

Terkait penerbitan STTP, Mishart menilai hanya PAN Kota Kotamobagu yang paling tertib dalam pengurusan. “Ada beberapa rekomendasi dari Kesbang Pol tidak dilaksanakan sebenarnya karena Kesbang Pol sendiri pun tidak turun melakukan penindakan. Yang pasti data yang ada di kami ada beberapa yang kami tangani menyangkut pelanggaran APK.”

Bawaslu Kota Kotamobagu, kata Mishart, mengakui ada beberapa yang ditemui di beberapa titik yaitu di Kelurahan Motoboi Besar dimana beberapa APK Perorangan terpasang di tanah milik orang, sementara rekomendasi dari Kesbang Pol yaitu di lokasi lain, tepatnya di Pertigaan Motoboi Besar.

“Padahal jelas itu salah, seharusnya kami berharap waktu itu Kesbang Pol dapat menurunkan Pol PP untuk melakukan penertiban APK tersebut karena sangat penting untuk kita semua.”

Untuk kampanye di lapangan, Mishart berharap kepada pihak kepolisian agar lebih melakukan penindakan, terutama bagi para pelanggar lalulintas dalam kampanye. “Banyak rekomendasi dikeluarkan sudah tidak sesuai, terutama terkait dengan jumlah peserta.”

Demikian halnya dengan kampanye yang menggunakan fasilitas jalan raya, Mishart berharap pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan Bawaslu Kota Kotamobagu untuk melakukan penindakan parpol yang memakai badan jalan. “Karena kampanye menggunakan badan jalan tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu dengan kerja sama kita bisa singkronisasi pelaksanaan kampanye ditahun-tahun mendatang.”

Rapat yang dipandu langsung Ketua KPU Kota Kotamobagu; Iwan Manoppo merupakan agenda nasional sebagaimana surat KPU RI dalam rangka meminta pendapat dan masukan menyangkut kampanye.

Hadir dalam rapat itu yaitu anggota KPU Kota KOtamobagu lainnya; Asep Sabar, Yokman Muhaling, Zulkifli Kadengkang, Adrian Herdi Dayoh dan perwakilan 16 partai politik se-Kota Kotamobagu. (***)

 

 

 

 

About Admin KPU KK

Check Also

Siapkan LHKPN

KOTAMOBAGU – Meskipun belum ada penetapan calon terpilih DPRD Kota Kotamobagu Periode 2019-2014, KPU Kota …